Sumatera Utara dan Kesejahteran

SUMATERA UTARA DALAM KONTEKS KESEJAHTERAAN

Oleh    : Ananda Prasetya Anugerah Pohan

Pendiri Indonesian Politik Analisis Institue & Direktur Masriadi Pasaribu Center

            Kesejahteraan adalah kata-kata yang mungkin saja terlintas dan menjadi perbincangan bagi setiap individu maupun kelompok. Kaum behavioralis sejak dulu telah menghabiskan banyak energi dalam  memperjuangkan apa yang terbaik untuk masyarakat dalam menggapai tujuannya. Kesejahteraan menjadi buah bibir sekaligus senjata para pelaku politik maupun pemerintah (government) dalam melakukan tindakan seremonial dalam mencuri simpati rakyat. Akan tepai dalam realisasinya semua hanya harapan belaka. Kompleksitas di Indonesia baik pusat maupun daerah menyebabkan kontradiksi pemahaman dalam kesejahteraan. Program pemerintah mengenai kesejahteraan rakyat hampir menjadi sebuah rancangan selalu hadir dalam sebuah program kerja.  Dalam konteks social-ekonomi persoalan mendasar dalam mewujudkan welfare state adalah bagaimana Negara benar-benar menjamin bahwa kompetisi pasar tidak cenderung kapitalistik. Asumsinya adalah liberalisme merupakan gerbang dari kebebasan pasar dimana  hal ini merupakan ancaman bagi kelas menengah kebawah bahkan kaum marjinal.dalam mencari solusi tentu saja bukan sesuatu hal yang mudah.

            Krisis ekonomi dan tingginya angka pengangguran di Sumatra Utara berdampak cukup serius pada tingkat kemiskinan yang terjadi di provinsi ini. Negara (Pemprovsu) gagal dalam mewujudkan gagasan Welfare state. Kinerja pemerintah dalam menurunkan angka kemiskinan maupun pengangguran stagnan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik mencatat dari bulan maret 2016 ke September 2016 penduduk miskin hanya berkurang sejulah 3.400 orang. Pada September 2016 jumlah penduduk miskin mencapai 1.452.550 orang atau 10,27%. Sementara pada maret 2016 julah penduduk miskin 1.455.950 orang atau 10,35%. Dari data tersebut ada upaya dari pemprov sumut untuk menurunkan angka kemiskinan tersebut. Akan tetapi substansinya adalah ketika kemiskinan mencapai angka 10% artinya Negara (pemprovsu) masih gagal dalam menjalankan pelayanannya terhadap masyarakat. Pemerintah adalah the rule class. Sumber daya alam yang ada di sumatra utara cukup banyak untuk dijadikan lapangan pekerjaan guna menurunkan angka kemiskinan. Otoritas pemerintah seyogyanya merupakan ujung tombak bagi rakyat dalam memberikan kesejahteraan untuk hidup layak. Program pemerintah sumut melalui program bantuan tunai itu merupakan suatu hal yang mustahil dalam menekan angka kemiskinan. Kemiskinan tidak berakar pada ukuran meteril melainkan ada alasan yag cukup kompleks dalam menjelaskan menekan angka kemiskinan dan mewujudkan kesejahteraan rakyat.

            Kita harus menyadari bahwa perubahan kesejahteraan masyarakat merupaka bagian yang tidak terpisahkan dari pertumbuhan ekonomi. Keberhasilan tingkatan ekonomi jika tidak di seimbangkan antar masyarakat akan menyebabkan kesenjangan social. Todaro dan Stepen C. Smith (2006) kesejahteraan masyarakat menunjukkan hasil pembangunan masyarakat dalam mencapai kehidupan yang lebih baik yaitu :1. Peingkatan kemampuan dan pemerataan distribusi kebutuhan dasar seperti makanan, perumahan, kesehatan, dan perlindungan. 2. Peningkatan tingkat kehidupan, tingkat pendapatan, pendidikan yang lebih baik, dan peningkatan atensi terhadap budaya dan nilai-nilai kemanusiaan. 3. Memperluas skala ekonomi dan ketersediaan pilihan social dari individu dan bangsa. Ketiga hal diatas merupakan cerminan yang wajib dilakukan oleh Negara (pemprovsu) sebagai pemegang otoritas dan menjamin warga Negara (citizenship) apakah telah terwujud atau hanya mimpi bagi rakyat sumatera utara. Pemprov sumut dalam hal ini harus bertanggung jawab kepada masyarakat yang belum terpenuhi dalam ketiga aspek tersebut.

Secara klasifikasi kesejahteraan masyarkat di kategorisisaikan pada tiga model : classical utilitarium, neoclassical welfare theory, new contraction approach Badrudin, 2012). Classical utilitarium menekankan pada aspek kepuasan seseorang dapat diukur dan bertambah, tingkat kepuasan setiap individu dapat dibandingkan secara kuantitatif.     Neoclassical welfare menekankan pada prinsip pareto optimaly yaitu sebagai sebuah posisi dimana tidak memungkinkan suatu realokasi input atau output untuk membuat seseorang menjadi lebih baik tanpa menyebabkan sedikitnya satu orang atau lebih buruk. New contraction approach menekankan pada konsep dimana setiap individu memiliki kebebasan maksimum dalam hidupnya. Secaris garis besar kategori ini dilihat dari tingkat sejauh mana seseorang mengalami tingkat kepuasan dan kesenangan dalam hidupnya. Word Bank (2000) merumuskan indicator kesejahteraan masyarakat sebagai indicator pembangunan ekonomi, khususnya pembangunan manusia dan kemiskinan. Rumusan itu disebut sebagai Millenium development goals (MDGs). Ada delapan point indicator untuk mencapai pembangunan yaitu : penghapusan kemiskinan, pendidikan untuk semua, persamaan gender, perlawanan terhadap penyakit menular, penurunan angka kematian anak, peningkatan kesehatan ibu, pelestarian lingkungan hidup, dan kerja sama global.

Resolusi dalam menekan kemiskinan dan meuwujudkan kesejahteraan adalah pemerintah harus memberikan kebijakan yang memiliki feedback secara langsung terhadap rakyat. Pemerintah harus menjadi fasilitator dan mebuka peluang potensi-potensi yang ada disetiap daerah. Ada sinergi antara daerah tingkat I dan II dalam mewujudkan kesejahteraan ini. Membuka lapangan pekerjaan, memberikan pelatihan rutin, bantuan modal usaha tentu saja dapat dilakukan sebagai penegendali otoritas. Contoh lain dengan bekerja sama dengan BUMN atau BUMD dalam pengelolaan dana CSR yang tentu saja menjadi modal besar dalam memberikan pelayanan secara langusng kepada rakyat yang membutuhkan. bantuan-bantuan lain seperti bantuan nelayan, pupuk untuk petani haruslah tepat sasaran. Sebab hal-hal dasar seperti ini merupakan rangkaian atau titik awal dalam menuju kesejahteraan. Welfare state merupakan cita-cita kita bersama, gagasan ini harus diwujudkan melalui pelayanan dan memeberikan resolusi bagi masyarakat agar dapat hidup layak sehingga dengan kesejahteraan terwujud kondisi atau stabilitas politik akan terjaga.